Pemerintah Lebih Suka Subsidi BBM Ketimbang Kesehatan

Posted: 13 Oktober 2010 in Infokes

Mana yang lebih penting memberikan subsidi BBM buat orang-orang bermobil atau memberikan subsidi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Rupanya urusan kesehatan di Indonesia masih urusan nomor sekian.
Terbukti dari anggaran untuk kesehatan yang disediakan pemerintah dalam APBN. Anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2010 sebesar Rp 20,8 triliun atau hanya 2,2 persen dari total APBN. Sedangkan tahun 2011 anggarannya menjadi Rp 26,2 triliun atau hampir mendekati 3 persen. Bandingkan dengan subsidi BBM di APBN tahun 2010 yang sebesar Rp 89,29 triliun dan tahun 2011 sebesar Rp 109,1 triliun.

“Berpuluh-puluh tahun, anggaran kesehatan dari pemerintah tidak pernah lebih dari 3 persen. Sementara subsidi BBM bisa mencapai Rp 100 triliun, padahal itu untuk foya-foya,” ungkap Prof Hasbullah Thabrany, pakar kesehatan masyarakat dari UI dalam seminar nasional Pembiayaan Rumah Sakit yang Merata untuk Kesejahteraan yang Merata. Seminar digelar di Balairung UI, Depok, Selasa (12/10/2010).

Artinya menurut Prof Hasbullah, masalah kesehatan kurang mendapat prioritas. Sehingga tidak heran jika kebutuhan dasar kesehatan warga terabaikan seperti sanitasi atau pengobatan. Jangankan mengobati penyakit berat, mengobati penyakit ringan saja hampir sebagian besar rakyat Indonesia tidak mampu.

Mahalnya ongkos pengobatan dirasakan oleh semua orang selama pemerintah tidak mampu memberikan jaminan kesehatan. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia 40 tahun terakhir.
Tanpa adanya jaminan kesehatan, bukan hanya orang miskin yang akan merasakan mahalnya biaya pengobatan. Golongan ekonomi menengah yang berpenghasilan Rp 2-3 juta/bulan misalnya, juga akan mengalaminya ketika harus berobat ke rumah sakit.
Untuk penyakit-penyakit ringan mungkin belum terlalu menjadi masalah. Namun untuk thalassemia yang membutuhkan biaya pengobatan hingga ratusan juta rupiah per tahun, pemerintah harus berperan dalam sistem penjaminan sosial.

Terkait hal itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini tengah merancang Universal Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta. Program tersebut ditargetkan bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2014.
“Saat ini 55 persen warga sudah memiliki jaminan kesehatan. Sekitar 58 persen di antaranya berupa Jamkesmas, sisanya meliputi Jamkesda, Askes dan lain-lain,” ungkap Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih yang juga hadir sebagai keynote speaker di acara tersebut. Menkes juga mengakui anggaran kesehatan masih minim. Di negara-negara maju saja yang anggaran kesehatannya mencapai 10 persen dianggap masih kecil, apalagi di Indonesia yang cuma 3 persen.

Sementara pengurus harian YLKI, Sudharyatmo menyoroti beberapa rumah sakit yang memang didirikan dengan tujuan mencari untung. Di rumah sakit seperti ini hampir tidak mungkin terjadi transaksi yang fair, sebab pasien tidak punya banyak pilihan.
“Sebagai pengguna jasa yang awam, pasien umumnya tidak tahu sakit apa dan butuh tindakan apa. Untuk menghindari konflik kepentingan, seharusnya dokter yang menjalankan praktik profesi tidak boleh ikut memiliki saham di sebuah rumah sakit,” ungkap Sudharyatmo.

Sumber : detik.health

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s